Suasana Tidak Bersahabat, Rombongan Pejabat Ditolak...

Wakil Bupati Padang Pariaman Diusir Warga, Simbol Kekecewaan yang Membara

iNews Bukittinggi- Suasana kantor Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang biasanya tenang, berubah menjadi episentrum kemarahan rakyat pada Jumat (12/9/2025) sore. Kedatangan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, beserta sejumlah pejabat tinggi daerah, bukanlah kunjungan seremonial biasa. Kunjungan itu berakhir dengan pengusiran, cibiran, dan aib yang terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini bukan sekadar insiden spontan, melainkan puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan warga yang telah lama dipendam.

Kronologi Insiden: Niat Baik yang Ditolak Mentah-mentah

Berdasarkan penuturan Kasat Pol PP Rifki Monrizal yang termasuk dalam rombongan, Wakil Bupati beserta jajarannya tiba di kantor nagari sekitar pukul 16.00 WIB. Rombongan terdiri dari unsur-unsur kunci seperti Inspektur, Kadis LHKPP, BPKD, Kasat Pol PP, dan Direktur Tirta Anai. Tujuannya mulia: audiensi dan mencari titik terang atas dua persoalan besar yang sedang membelit warga Kapalo Hilalang.

Mereka sempat masuk dan duduk di dalam kantor. Namun, sikap warga sudah jelas dari awal. Alih-alih menyambut, masyarakat justru meminta mereka untuk segera pergi. “Selang beberapa saat setelah kami duduk, akhirnya kami pergi dan meninggalkan lokasi. Sesuai permintaan masyarakat,” ujar Rifki, menggambarkan situasi yang sangat canggung dan memalukan bagi para pejabat tersebut.

Suasana Tidak Bersahabat, Rombongan Pejabat Ditolak Warga yang Kecewa

Video yang beredar luas memperdengarkan suara-suara penolakan yang tegas dari warga. Tindakan ini, seperti terdengar dalam rekaman, merupakan respons balik atas sikap pemerintah yang dianggap juga mengabaikan aspirasi mereka dalam aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya.

Akar Masalah: Dua Isu yang Menyulut Amuk Warga

Penolakan ini bukanlah tanpa sebab. Rifki Monrizal sendiri menyadari bahwa ini adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat karena tuntutan mereka masih belum mendapatkan kejelasan. Dua isu utama menjadi biang keladinya:

1. SK Pembangunan Batalyon Kesehatan

Selama dua pekan terakhir, warga Kapalo Hilalang gencar memperjuangkan hak mereka terkait Surat Keputusan (SK) pembangunan Batalyon Kesehatan yang dikeluarkan oleh Bupati. Warga merasa bahwa penerbitan SK tersebut melibatkan proses yang tidak transparan dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat sebagai pemilik ulayat. Kekhawatiran akan alih fungsi lahan dan dampak sosial-ekologis yang tidak dijelaskan menjadi pemicu utama penolakan.

2. Ganti Rugi Tanaman untuk Jalan Lingkar Tarok City

Isu kedua yang tak kalah pelik adalah masalah ganti rugi tanaman warga akibat pembangunan jalan lingkar di kawasan Tarok City. Warga merasa bahwa proses ganti rugi tidak adil, nilai yang diberikan tidak layak, atau bahkan prosesnya mangkrak, meninggalkan kerugian materiil yang harus ditanggung masyarakat. Janji-manis pemerintah ternyata hanya menjadi pepesan kosong di lapangan.

“Kami Mau Bicara Langsung dengan Bupati!”

Pesan yang disampaikan warga saat mengusir rombongan sangat jelas dan tegas: mereka ingin berbicara langsung dengan Bupati, bukan dengan wakil atau perwakilan dinas. Sikap ini menunjukkan beberapa hal:

Krisis Legitimasi dan Kepercayaan: Wakil Bupati, dalam persepsi warga, dianggap tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan akhir. Mereka memandang pertemuan dengan wakil bupati hanya akan berujung pada janji-janji yang kembali tidak ditepati, sementara Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi tetap “bersembunyi”.
Minimnya Eskalasi: Warga mungkin telah berkali-kali berkomunikasi dengan level dinas atau staff, namun tidak membuahkan hasil. Mereka merasa bahwa hanya dengan berhadapan langsung dengan pimpinan tertinggi (Bupati), persoalan dapat diselesaikan dengan tuntas dan komitmen yang jelas.
Bentuk Protes yang Simbolik: Mengusir pejabat tinggi adalah sebuah tindakan simbolik yang sangat kuat. Ini adalah cara warga menyampaikan bahwa mereka sudah tidak memiliki rasa hormat lagi kepada birokrasi yang dianggapnya tuli dan tidak pro-rakyat.

Analisis: Dari Niat Silaturahmi ke Krisis Komunikasi

Apa yang seharusnya menjadi momen silaturahmi dan pencarian solusi, justru berbalik menjadi demonstrasi publik yang memalukan. Insiden ini mengungkapkan beberapa kegagalan komunikasi pemerintah yang fundamental:

Kurangnya Persiapan dan Intelijen Sosial: Kedatangan rombongan tanpa koordinasi dan persiapan yang matang dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan kesombongan birokratis. Pemerintah seharusnya mampu membaca suhu emosi masyarakat dan tidak datang secara tiba-tiba saat situasi masih memanas.
Komunikasi Satu Arah: Pemerintah terbiasa dengan model komunikasi satu arah (top-down), memberikan pengumuman dan keputusan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal. Ketika masalah muncul, barulah dialog ditawarkan, dan seringkali sudah terlambat.
Kredit Kepercayaan yang Habis: Ini adalah poin terpenting. Setelah janji yang tidak ditepati berulang kali, “niat baik” yang diungkapkan pemerintah tidak lagi dipandang tulus. Bagi warga, itu hanyalah strategi pencitraan atau upaya untuk meredam gejolak semata.

Dampak dan Langkah Ke Depan

Viralnya video ini adalah pukulan telak bagi citra pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ini menjadi bukti nyata di hadapan publik nasional bahwa terdapat retakan besar dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diwakilinya.

Untuk memulihkan kepercayaan dan menyelesaikan akar masalah, beberapa langkah perlu diambil:

Keterbukaan Mutlak: Pemerintah harus membuka semua data dan dokumen terkait dua proyek tersebut secara transparan kepada publik.
Dialog Langsung dengan Bupati: Sesuai tuntutan warga, Bupati harus berani turun langsung, mendengar dengan rendah hati, dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tanpa syarat.
Melibatkan Pihak Ketiga yang Netral: Mediasi oleh lembaga adat, akademisi, atau LSM yang dipercaya masyarakat bisa menjadi jembatan untuk dialog yang lebih konstruktif.
Evaluasi Kebijakan: Mengevaluasi ulang seluruh proses perizinan dan ganti rugi untuk memastikan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.

Insiden di Kapalo Hilalang adalah sebuah pelajaran berharga bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tangan rakyat. Gelimang jabatan dan kekuasaan tidak ada artinya ketika kepercayaan rakyat telah habis. Rakyat tidak lagi takut pada titel dan jabatan; mereka hanya menghormati pemimpin yang mendengar dan menepati janji.