iNews Bukittinggi – Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Sumatera Barat kian mengkhawatirkan. Tercatat, sekitar 10 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS) mengalami kerusakan parah. Kondisi ini mendorong WALHI untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengungkap aktor intelektual di balik praktik tambang ilegal tersebut.
WALHI menilai, kerusakan DAS dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak.
Kerusakan Lingkungan Kian Meluas
Aktivitas tambang ilegal disebut telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem, khususnya di kawasan DAS. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lahan, tetapi juga pencemaran air serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor.
WALHI menegaskan bahwa kerusakan ini berpotensi mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Penumpang Tak Pakai Perhiasan Mencolok
Desak Pengungkapan Aktor Utama
Selain penindakan terhadap pelaku di lapangan, WALHI mendesak aparat untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik aktivitas tambang ilegal.
Menurut WALHI, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja atau pelaku lapangan saja, melainkan harus menyasar pihak yang mengendalikan dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Harus ada keberanian untuk mengungkap aktor utama di balik tambang ilegal ini,” tegas perwakilan WALHI.
Perlunya Penegakan Hukum Tegas
WALHI menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu penyebab maraknya aktivitas tambang ilegal. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari aparat untuk menghentikan praktik tersebut.
Penindakan yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Ancaman bagi Masyarakat dan Lingkungan
Kerusakan DAS tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penurunan kualitas air, rusaknya lahan pertanian, hingga ancaman bencana menjadi risiko yang harus dihadapi warga.
WALHI berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak.
Dengan penanganan yang serius, diharapkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat dapat ditekan dan keberlanjutan ekosistem tetap terjaga bagi generasi mendatang.
